Tingkatkan Kualitas SDM Untuk Mencapai High Income Country

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci dalam acara webinar peringatan HUT CSIS yang bertajuk 50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi : CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045, Rabu (4/8/2021). (Foto : Kemenkeu)

Jakarta, beritajuara.id-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan hanya dengan melakukan investasi sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM, Indonesia bisa terhindar dari jebakan  middle income country dan mencapai high income country.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini saat menjadi pembicara kunci dalam acara webinar peringatan HUT CSIS yang bertajuk 50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi : CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045, Rabu (4/8/2021).

Sri Mulyani mengatakan SDM yang berkualitas, penyediaan infrastuktur, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi adalah empat elemen penting bagi suatu negara agar mampu menghindar dari middle income trap.

“Indonesia saat ini adalah middle income country. Dan kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini mayoritas mereka berhenti di middle income country. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap,” jelasnya.

Sri Mulayni menyebut bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang bisa menembus jebakan itu. Kurang dari 20 negara, lanjutnya, yang bisa melompat dari middle income country ke high income country.

Menurut Sri Mulyani hal ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia agar lebih siap menghadapinya. “Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia identik dengan negara yang terus meningkatkan produksi dan inovasi. Itu adalah fungsi untuk naik menjadi high income country,” tegasnya.

Penyiapan SDM yang berkualitas itu, kata Sri Mulyani, meliputi pedidikan, kesehatan dan jaminan sosial. APBN,lanjutnya, menaruh perhatian besar pada tiga hal itu. “Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan suatu bukti komitmen perhatian pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda yang cerdas, berwawasan luas dan berpendidikan,” jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan di bidang kesehatan dan jaminan sosial juga mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Pada saat pandemi ini, lanjutnya, anggaran kesehatan meningkat secara signifikan untuk penanganan kesehatan. Selain itu, jaminan sosial juga dilakukan melalui berbagai program prioritas.

Elemen kedua untuk menghindari middle income trap, tambah Sri Mulyani,  adalah infrastruktur. Ia menekankan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat dan berkualitas baik. Tersedianya sumber pembiayaan yang berkelanjutan, kata Sri Mulyanu, juga penting dalam upaya pembangunan infrastrukur tersebut. Menurutnya, kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah mulai dikembangkan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk mengundang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastuktur.

“Kami telah melakukan banyak hal di Kementerian Keuangan dalam mendesain KPBU ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah menghasilkan beberapa special mission vehicle seperti PT. SMI dan PT. PII yang memberikan penjaminan pinjaman dan bahkan technical assistant pada daerah maupun kepada proyek-proyek yang sifatnya KPBU,” jelasnya.

Sri Mulyani menyebutkan faktor ketiga bahwa negara yang bisa menembus middle income trap adalah negara yang memiliki institusi yang efisien, lincah, dan memiliki performa bagus berdasarkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu ia menekankan pentingnya reformasi birokasi.

“Reformasi institusi dan birokrasi ini sangat sulit karena tidak seperti membangun jembatan yang bisa dilihat secara mudah kasat mata oleh masyarakat, namun memilik dampaknya luar biasa. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik, efisien, ataukah masyarakat dan dunia usaha tidak diberati oleh regulasi dan birokrasi yang tidak efisien,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan transformasi ekonomi menjadi elemen keempat untuk menghidari middle income trap. Transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang berbasis digital, mengedepankan efisiensi dan produktivitas dengan regulasi yang simpel serta kompetitif, lanjutnya, adalah hal yang ingin dibangun di Indonesia.

“Kemudahan berusaha juga terus diperbaiki termasuk berbagai hal yang utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan transparan,” pungkasnya. (kris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.