Selain BPNT, Kemensos Juga Bagikan BTS dan Bantuan Beras

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, saat memberikan keterangan pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021) (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, beritajuara.id- Selain Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, pemerintah juga akan memberikan bantalan ekstra berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Beras bagi masyarakat terdampak di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Demikian disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021). “Pemerintah memberikan dua jenis bantuan yang dikelola Kementerian Sosial di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau Kartu Sembako yang melalui e-warung, dan PKH, itu dalam kondisi normal. Kemudian pada saat Covid-19 maka pemerintah menurunkan Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Risma.

Menurut Risma, alokasi BPNT atau Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Sementara untuk PKH, kata Risma, pemerintah menganggarkan Rp 28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan nominal bervariasi tergantung komponen yang menyertainya seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (kesos).

Risma menambahkan komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Sedangkan komponen pendidikan, lanjutnya, terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Lalu, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“Meskipun jumlah keluarga penerimanya PKH 10 juta, namun impact dari pada penerima bantuan, karena satu keluarga bisa 2-3 orang yang menerima bantuan, kalau mereka punya anak SD, SMP, SMA, maka mereka bisa menerima lima jenis atau empat jenis bantuan tergantung keluarganya. Sehingga total sebetulnya dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian. Jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima, karena itu menyangkut jiwa,” jelasnya.

Risma mengatakan pemerintah juga mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Di samping itu, lanjutnya, selama penerapan PPKM Darurat sebelumnya pemerintah telah  menambah bantuan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BST yakni tambahan beras masing-masing 10 kilogram.

“Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta, kemudian BST itu 10 juta, totalnya 20 juta, masing-masing menerima 10 kilogram beras. Di perjalannya adalah setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan bahwa keluarga BPNT, penerima bantuan sembako ini jumlahnya 18,8 juta itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta. Artinya ada 8,8 juta keluarga yang belum menerima bantuan beras. Ini di bulan Juni disusulkan 8,8 juta kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain dengan yang 20 juta tadi,” paparnya.

Risma menjelaskan, pihaknya juga akan memberikan bantuan sosial bagi tambahan 5,9 juta KPM yang datanya baru diusulkan oleh pemerintah daerah dengan nominal bantuan sebesar Rp200 ribu per KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun.

“Ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember. Jadi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta (penerima) baru sesuai usulan daerah,” tandasnya.(kris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.