Satelit Multifungsi SATRIA-I, Mengatasi Kesenjangan Digital di Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoimfo) dalam Pertemuan Tingkat Menteri G 20 Bidang Digital secara virtual dari Jakarta, Kamis (5/8/2021) (Foto : Kemenkominfo)

Jakarta,beritajuara.id-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengatakan peluncuran satelit High-Throughput SATRIA-1 pada tahun 2023 merupakan salah satu misi konektivitas inklusif yang diwujudkan dalam agenda transformasi digital.

Menkominfo, Johnny G. Plate mengatakan hal ini dalam Sesi Ketiga Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital secara virtual dari Jakarta, Kamis (05/08/2021). “Satelit multifungsi SATRIA-I ini digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun. Jadi, ini adalah salah satu misi konektivitas inklusif yang diwujudkan dalam agenda transformasi digital,” tutunya.

Johnny mengatakan satelit ini menyediakan akses internet di seluruh titik layanan publik Indonesia yang belum tersedia akses internet. Infrastruktur digital inilah, lanjutnya, yang memadai ini sebagai psyarat untuk mewujudkan transformasi digital.  

Johnny menambahkan pemerintah membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam menjembatani kesenjangan digital. Pemerintah, lanjutnya, memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat transformasi digital ini. Bahkan telah menerapkan strategi untuk mengatasi kesenjangan digital melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.

“Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia. Tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi, tetapi juga akan menuntun kita menuju jalan menjadi masyarakat digital yang tangguh,” jelasnya.

Kementerian Kominfo, menurut Johnny,memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut salah satunya melalui implementasi Program Universal Service Obligation (USO). Dia juga mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi broadband di Indonesia.

“Ini untuk melengkapi regulasi primer infrastruktur digital, jadi Indonesia punya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang telah disahkan tahun lalu,” ujarnya.  

Menurut Johnny, perluasan akses internet harus berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah juga berupaya membekali masyarakat Indonesia dengan literasi digital. 

“Pembangunan infrastruktur digital sendiri harus disertai dengan pengembangan kapasitas SDM. Untuk itu, Kominfo telah memulai program komprehensif untuk membina keterampilan digital talenta digital Indonesia di tiga level, yaitu tingkat dasar, menengah, dan lanjutan,” paparnya.

Johhny menambahkan pada tingkat dasar, Kementerian Kominfo melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia yang diberi nama Siberkreasi, di tingkat menengah menyiapkan stimulus untuk melatih talenta digital melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS) 2021. “Diantaranya pelatihan untuk Big Data Analytic, AI, Cloud Computing, dan Cyber Security untuk menjaring talenta digital baru,” tutur Johnny sambil menambahkan di tingkat lanjutan literasi digital, ada  program DTS ditujukan untuk para pemimpin di tingkat strategis guna  membantu mereka mengoptimalkan teknologi digital dalam pengambilan keputusan.(kris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.