Presiden : Saya Tidak Mau Dengar Lagi Pengusaha Diminta Suap

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat peluncururan OSS di Jakarta, Senin (9/8/2021)

Jakarta, beritajuara.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak mau lagi mendengar adanya pengusaha, baik pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha besar yang diminta suap untuk mengurus izin usaha.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini saat meresmikan peluncururan online Single Submission (OSS) berbasis risiko di Gedung Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (9/8).

“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan akan  terus meyakinkan  para  pengusaha dan  investor baik di dalam maupun luar negeri,  pelaku UMKM maupun pengusaha besar agar memanfaatkan layanan  OSS yang super mudah ini dengan sebaik-baiknya.

“Manfaatkan OSS yang super mudah ini dengan sebaik-baiknya agar membuka volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” ujarnya.

Presiden mengatakan, keberadaan OSS berbasis risiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan,   yang merupakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi dan  terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko.

“Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan  berusaha berupa izin,  risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha (NIB) dari OSS,” kata Presiden.

Menurut Presiden, OSS  akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik. Ia memerintahkan   jajaran menteri dan kepala  lembaga, serta para gubernur, bupati, dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS.

“Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah layanannya semakin cepat.  Ini yang akan saya ikuti. Kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi, baik investasi skala mikro, skala kecil, dan skala besar akan meningkat di negara kita,” ujarnya.

Presiden Jokowi menekankan bahwa layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah, tapi justru memberikan standar pelayanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin, baik di level pusat maupun daerah agar tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya juga makin sinergis.

“Saya sudah banyak mendengar aspirasi para pelaku usaha, baik yang kecil maupun besar yang mereka sampaikan semuanya sama. Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Jika ini terpenuhi, maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah,” kata Presiden. (kris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *