Pemerintah Siapkan Teknologi Digital Cegah Korupsi Bansos

Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan beras di Kantor Pos Banjarmasin, Minggu (25/7/2021) (Foto : Banjarmasin.pos)

Jakarta, beritajuara.id-Pemerintah berupaya agar bantuan sosial (Bansos) yang diterima oleh masyarakat terdampak akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak disalahgunakan atau diselewengkan. Melalui teknologi berbasis digital, pemerintah akan mengontrol apakah bansos itu sampai pada penerima yang benar-benar membutuhkan atau tidak.

Demikian disampaikan oleh Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19, di Graha BNPB, Kamis (29/7/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

Menurut Wiku, Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga fintech (financial technology), untuk menyiapkan aplikasi untuk meningkatkan layanan kepada penerima manfaat. Aplikasi ini, lanjutnya,bertujuan agar bansos yang disalurkan dapat dipantau prosesnya dan penerima manfaat menggunakan bantuannya sesuai kebutuhan.

“Sekaligus sebagai alat kontrol efektif kepada penerima manfaat, juga sebagai alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial,” ujar Wiku.

Pemerintah, kata Wiku, juga melakukan 3 langkah strategis yang mendukung agar bansos diterima tepat sasaran. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri. Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan social, dan  ketiga melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. (kris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.