Pembangunan Infrastruktur Memperkuat Sustainability Antar-Generasi

Presiden Joko Widodo

Jakarta, BeritaJuara – Pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena memiliki multiplier efek yang tinggi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah membangun infrastruktur yang mendorong mobilitas, produktivitas, konektivitas, akses dan bersifat sustainability antargenerasi.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur terus didorong di tengah pandemi COVID-19 karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.

“Kita harus memikirkan detil bagaimana kita akan terus membangun infrastruktur di tengah kondisi pandemi,” ujar Suahasil dalam Webinar Infrastruktur 2022 di Jakarta dikutip Antara pada Rabu (3/2/2022).

Suahasil menjelaskan mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur maka pemerintah memberi dukungan yang besar seperti adanya penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Kemudian memberi dukungan kepada kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja modal, belanja birokrasi dan belanja pegawai untuk memastikan K/L bisa berpartisipasi mengembangkan infrastruktur.

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa penjaminan kepada banyak pihak agar pihak tersebut dengan menggunakan dananya sendiri dapat mengakses pembiayaan yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah turut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar dana pembangunan infrastruktur tidak hanya dari pemerintah melainkan juga swasta.

Skema KPBU ini termasuk bentuk pembiayaan yang kreatif mengingat ketersediaan APBN terbatas sehingga pemerintah berupaya menjaga tingkat kesehatannya namun pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

Tak hanya itu, pemerintah pusat mengeluarkan program pinjaman ke daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional mengingat membangun infrastruktur juga merupakan tugas pemerintah daerah.

“Sejak 2020 dalam rangka PEN maka pemerintah menelurkan pinjaman daerah dan ini upaya untuk memastikan daerah-daerah yang mampu bisa membangun lebih cepat,” katanya.

Dalam hal program pinjaman ke daerah, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi pelaksananya sehingga pemerintah meminta agar PT SMI mendorong pendanaan ke daerah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pemerintah turut meminta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk bertanggung jawab dalam proses pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur.

Suahasil menyebutkan sejak 2016 sampai 2021 APBN telah memberikan dukungan untuk pengadaan lahan melalui LMAN sebesar Rp105,26 triliun dan direndahkan untuk 2022 sebesar Rp28,84 triliun.

“Ini jumlah besar yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.