PDIP Tolak Penundaan Pemilu, Hasto: Lihat Konteks dan Suasana Kebatinan dari Konstitusi

Hasto Kristiyanto

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mayoritas responden tidak ingin pemilu 2024 ditunda.

Jakarta, BeritaJuara – Sikap PDI Perjuangan  (PDIP) dalam menjalankan perintah Konstitusi tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei. Selain itu, melihat Konstitusi tidak hanya teksnya, namun konteks dan suasana kebatinannya.

Demikian disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia bahwa mayoritas publik tidak ingin Pemilu 2024 ditunda, Kamis (3/3/2022).

Dikatakan Hasto, hasil survei yang dirilis LSI semakin memperkuat sikap politik PDIP. Meskipun ada atau tidak ada survei, sikap PDIP sama, setia pada jalan Konstitusi. Karena hal itu fundamen penting dalam menjalankan demokrasi dan tata pemerintahan negara.

“Ada atau tidak survei sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting,” kata Hasto.

Pria asal Yogyakarta ini pun menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui Pemilu dimana rakyat berdaulat. Sehingga periodisasi lima tahunan jadi kultur demokrasi. Ditambahkannya, dalam praktek penyelenggaran negara maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.

Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

“Sehingga Negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat,” ucap Hasto.

“Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN,” lanjut Hasto.

Jadi dari temuan LSI, Hasto menyarankan polemik ini tidak perlu diperpanjang.

“Ada orang di sekitar presiden tidak memahami kehendak presiden. Ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan apa yang disampaikan PDI Perjuangan senafas dengan yang disampaikan Presiden. Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan wacana itu  dengan sikap sangat tegas. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa usulan itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan mungkin cari muka. Karena itulah sejak  awal sikap PDI Perjuangan senafas dengan sikap Presiden Jokowi. Dalam kultur kepimimpinan diukur dalam konsistensi sikap. Dan ini ditunjukkan PDI Perjuangan,” beber Hasto.

Hasto menegaskan PDIP lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas. Meskipun dia memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik.

Dalam rilis hasil survei LSI yang disampaikan Jayadi Hanan disebutkan isu perpanjangan ditolak mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau makin disebarkan dan diketahui masyarakat maka tingkat penolakannnya cenderung makin tinggi.

“Wacana ini sebaiknya diakhiri dan kembali ke jadwal pemilu yang sudah ditetapkan,” ujar Jayadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *