Net Zero Emisson,PLN Siap Bangun Pembangkit Energi Baru Terbarukan
Jakarta, beritajuara.id-PLN (Persero) berkomitmen mendorong tercapainya nol emisi karbon atau zero emission pada tahun 2060. Untuk itu, perusahan listrik negara ini, di tahun-tahun yang akan datang, akan meningkatkan investasi yang diarahkan kepada pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Demikian disampaikan Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dalam diskusi daring Managing Megaprojects, Rabu (28/7/2021).
Saat ini, kata Darmawan, PLN tengah mendorong transisi energi dan dekarbonisasi dengan strategi bertahap guna mencapai target nol emisi karbon pada 2060.
“PLN akan mulai memensiunkan generasi pertama PLTU (subcritical) pada 2030 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, sehingga pada 2060 seluruh PLTU digantikan pembangkit berbasis EBT,” ujar Darmawan.
Oleh karena itu, kata Darmawan, dalam tahun-tahun mendatang akan banyak bermuncula megaproyek PLN untuk membangun pembangkit EBT. Meskipun saat ini kondisi ketenagalistrikan nasional tengah kelebihan pasokan, lanjutnya, namun PLN berkomitmen akan terus meningkatkan bauran EBT sesuai dengan target yang dicanangkan.
“Dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik 4,6 persen, maka kebutuhan kelistrikan pada 2060 sebesar 1.800 TWh. Berarti akan ada penambahan kapasitas pada 2060 sebesar 1.500 TWh atau lima kali lipat dari kapasitas listrik di tahun ini sebesar 300 TWh,” ungkapnya.
Darmawan menambahkan penambahan kapasitas pembangkit untuk menutup selisih kebutuhan dan pasokan listrik akan didominasi dengan EBT. Namun bukan berarti PLN akan membangun pembangkit baru dan menutup pembangkit lama.
“Beberapa dari pembangkit yang sudah berjalan akan program co-firing, memasifkan penggunaan kendaraan listrik, mengonversi pembangkit listrik primer tenaga diesel dan batu bara dengan pembangkit EBT secara bertahap, dan yang lainnya,” jelasnya.
Darmawan menegaskan PLN harus tetap mempertimbangkan kondisi supply and demand agar kondisi oversupply yang saat ini terjadi dapat membaik. Karena dengan kondisi saat ini, lanjutnya, keuangan PLN cukup terbebani karena masih harus membayar listrik dari pihak ketiga yang hanya diutilisasi sebagian.
“Pemerintah menetapkan bahwa PLN harus membayar semua listrik yang dihasilkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, saat ini PLN harus cermat dalam menghitung dan mengalokasikan pasokan listrik agar tidak memberikan dampak yang jauh lebih buruk bagi keuangan,” ujar Darmawan. (kris)
