Menkeu : Seperti Covid-19, Perubahan Iklim Dunia Sangat Berbahaya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, beritajuara.id-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengingatkan perubahan iklim atau climate change sangat berbahaya bagi kehidupan terutama kesehatan masyarakat, dan sama berbahayanya dengan Covid-19. Oleh karena itu, Indonesia terus terlibat dalam forum internasional dalam menghadapi climate change.

“Isu perubahan iklim ini menjadi sangat penting karena dampaknya akan dirasakan seluruh dunia, seperti pandemi Covid-19. Edukasi dan komunikasi mengenai isu perubahan iklim harus dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam siaran pers di laman website Kemenkeu, Senin (2/8/2021)

Edukasi itu, kata Sri Mulyani, perlu dilakukan dari mulai usia dini sampai pembuat kebijakan dan seluruh stakeholder. Karena ini bukan hanya satu masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak atau satu pelaku, tetapi seluruh ekosistem harus terlibat bersama-sama.

Sri Mulyani menambahkan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim perlu terus dilanjutkan oleh siapa pun pemimpin atau presidennya sehingga dapat mencapai cita-cita Net Zero Emission tahun 2060. Kesadaran dan komitmen dari masyarakat, lanjutnya,  juga menjadi kunci penting dalam menghadapi perubahan iklim.

“Masyarakatnya punya kesadaran dan komitmen yang diekspresikan di berbagai hal, dari cara kita berkonsumsi, lifestyle, dan juga cara kita untuk menyampaikan pandangan dan preferensi, misalnya melakukan komitmen untuk tidak menggunakan plastik. Lifestyle dan kemudian diterjemahkan di dalam meng-exercise voting kita itu akan sangat penting untuk menjaga antargenerasi,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia termasuk negara yang luar biasa positif dan konstruktif di dunia internasional dalam menghadapi isu perubahan iklim.

“Setiap kali ada isu internasional, kita ada dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita,” ujarnya.

Isu perubahan iklim, kata Sri Mulyani, merupakan permasalahan seluruh dunia yang sudah terefleksi di dalam Paris Agreement. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, lanjutnya, terwujud dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

“Dan dari situ diestimasi berapa biayanya untuk mencapai itu ? Waktu itu sudah diestimasi tahun 2018 Rp3.461 triliun dan di-update lagi dengan peta jalan NDC sekarang angkanya naik menjadi Rp4.520 triliun untuk bisa mencapai komitmen itu. Itu angka yang besar,” jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan untuk mendanai komitmen dan proyek-proyek hijau, dibentuk Task Force Climate Change dan Sustainable Financing Working Group yang akan berfokus menarik keterlibatan swasta di dalam mencapai NDC.

“Perkembangan yang terbaru sesudah Amerika dipimpin  Presiden Biden, komitmen terhadap climate change itu muncul secara sangat kuat dan mereka ingin menjadi champion lagi dan mereka sekarang bahkan ingin menjadi chairman dari working group untuk sustainable finance ini bersama-sama dengan RRT. Itu kita welcome. Makanya kalau kita sebut di dalam Paris Agreement ada US$100 miliar per tahun yang harus dibayarkan oleh negara-negara polutter yang advance kepada negara-negara emerging atau negara berkembang,” kata Sri Mulyani. (kris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.