Menangani Pandemi dengan Orkestrasi Komunikasi Publik yang Akurat
Jakarta, beritajuara.id-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menteri Kominfo), Johnny G.Plate, mengatakan dibutuhkan orkestrasi komunikasi publik yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pembangunan nasional termasuk dalam menangani pandemi Covid-19.
Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, mengatakan hal ini usai melantik Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo di Media Center Gedung Utama Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (10/8/2021).
“Agar kita mampu melakukan orkestrasi komunikasi dengan narasi-narasi dan pilihan diksi yang tepat yang memastikan akurasi serta komunikasi timely based untuk bisa menjangkau rakyat tepat pada waktunya sesuai segmentasi penerima,” jelasnya.
Selain melaksanakan fungsi penerangan publik, kata Johnny, Kementerian Kominfo saat ini memiliki peran di sektor informatika. Bahkan, kementerian yang dinahkodainya telah bermetamorfosa menjadi kementerian yang menyiapkan keseluruhan kebijakan yang berkaitan dengan digital.
“Visi besar dalam mengantar bangsa kita memasuki era digital. Bertepatan dengan pandemi Covid-19, maka bapak Presiden menetapkan akselerasi transformasi digital kita pun harus mengikuti irama baru itu,” tandasnya.
Johnny mengatakan di era digital, Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab dalam penyiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keseluruhan elemen hulu sampai hilir hingga penyiapan sumberdaya manusia digital atau talenta digital Indonesia.
“Ya keseluruhan keluarga besar Kominfo harus mengambil bagian yang aktif dalam menghantar bangsa kita memasuki era baru era transformasi digital,” ujar Johnny.
Johnny mengingatkan adanya dua kondisi yang membutuhkan orkestrasi komunikasi publik, yakni kondisi pandemi dan sistem pemerintahan presidensial.
“Dengan terjadinya pandemi Covid-19 maka dituntut saat ini agar terlepas dari tata kelola yang sudah terdesentralisasi komunikasi ke kementerian, lembaga dan daerah. (Menjadi) orkestrasi dan narasi harus tetap terpusat yang bermuara pada sistem pemerintahan nasional kita yaitu presidensialisme, di mana arahan dan kebijakan presiden visi dan misi presiden menjadi satu-satunya kiblat dan arah pembangunan nasional kita,” tegasnya.
Johnny menegaskan tugas Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo yakni melakukan orkestrasi komunikasi publik kebijakan Presiden, pemerintah pusat, seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Targetnya sinergisitas pembangunan nasional bisa berlangsung sehingga lebih produktif dan efisien.
“Untuk ditransmisikan agar dipahami dan dimengerti diikuti dan dilaksanakan oleh segenap rakyat kita, segenap hierarki pemerintahan kita sehingga koordinasi dan titik simpul pembangunan nasional bisa mempunyai titik temu dan karenanya produktivitas dan efisiensi dalam pembangunan nasional bisa kita laksanakan,” paparnya.
Johnny menambahkan komunikasi publik yang berlangsung di tengah teknologi dan demokratisasi perlu dilakukan strategi yang tepat. Hal itu diperlukan untuk menjaga kebebasan demokrasi, menjangkau masyarakat dengan baik dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
“Komunikasi yang berlangsung di tengah kemajuan teknologi serta demokrasi, kebebasan berbicara berpendapat dan kebebasan pers dibutuhkan kebajikan dan kebijakan. (Dibutuhkan) strategi komunikasi yang jitu sehingga di sisi yang satu kebebasan demokrasi kita tetap terjaga namun di sisi lain orkestrasi komunikasi yang efektif bisa menjangkau masyarakat dengan baik. (Ini) sekaligus menjadi harapan Presiden, harapan pimpinan kementerian dan lembaga, dan harapan rakyat,” ungkapnya. (kris)
