Litbang Kemendagri Gandeng Universitas Tadulako Kaji Isu Strategis Sulteng

Jakarta, BeritaJuara – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Universitas Tadulako (Untad) bermitra untuk melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Litbang Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, kolaborasi tersebut sebagai upaya mengkaji berbagai isu strategis yang berkembang di Sulawesi Tengah.

“Kerja sama ini penting agar Kemendagri dapat memperoleh isu strategis di tataran lokal dengan cepat, selain mendapat masukan secara bottom up,” ujarnya saat memimpin Rapat Penjajakan Kerja Sama di Kantor Badan Litbang Kemendagri, Kamis (3/2/2022).

Menurut Eko, pemerintah pusat akan bekerja lebih optimal bila didukung berbagai pihak, seperti pemerintah daerah (pemda), pemerintah desa (pemdes), pengusaha, akademisi, media massa, dan masyarakat. Terlebih, masukan dari kalangan akademisi yang akan menunjang kinerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis pengetahuan.

“Yang paling mengerti isu lokal tentu teman-teman di wilayah tersebut, seperti (masalah) perbatasan, desa, keuangan daerah, dan sebagainya. Sehingga diharapkan Untad dapat memberikan masukan isu-isu di Sulawesi Tengah untuk dikaji bersama,” paparnya.

Nantinya, lanjut Eko, hasil kajian tersebut akan dimanfaatkan Kemendagri untuk mendukung perumusan kebijakan. “Hasil kajian nantinya akan dimanfaatkan pimpinan dan komponen teknis di direktorat jenderal dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Akbar Ali yang juga hadir pada rapat tersebut mengatakan, di Sulawesi Tengah terdapat sejumlah tantangan yang dapat menjadi usulan kajian. Hal itu seperti adanya kekhawatiran terhadap timbulnya konflik sosial. Karena itu, ia meminta Untad dapat menyodorkan masukan kebijakan kepada Kemendagri untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Apalagi indeks kerawanan pilkada di Sulawesi Tengah tergolong tinggi. Ini perlu diantisipasi untuk Pemilu 2024 mendatang,” ucap Akbar.

Di sisi lain, Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Mohammad Noval menyinggung isu pengelolaan sumber daya alam. Ia berharap, penanganan isu tersebut menekankan pada kelestarian lingkungan di sekitarnya.

“Perubahan iklim menjadi perhatian dunia saat ini. Isu tersebut bisa kita kaji bersama untuk menyusun kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam,” kata Noval.

Menanggapi hal itu, Dosen Untad Irwan Waris mengatakan kesiapannya mendukung Kemendagri dalam memberikan masukan kebijakan. Apalagi setiap tahunnya Untad telah memproduksi 400 judul kajian yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak.

“Kami memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung itu. Semoga upaya kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti,” tandas Irwan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.