Komisi VI DPR Setuju, PMN BUMN 2022 Sebesar Rp 72,449 Triliun

Jakarta,BeritaJuara.id-Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Tahun Anggaran 2022  sebesar Rp 72,449 triliun disetujui oleh Komisi VI DPR RI. Kesimpulan rapat bersama Menteri BUMN dan Komisi VI DPR dibacakan oleh Wakil komisi VI DPR, Aria Bima.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan modal negara ini untuk disuntikan ke 12 perusahaan pelat merah milik BUMN.“Rinciannya, modal negara itu akan disuntikkan kepada Hutama Karya untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera Sebesar Rp 31,35 triliun. Lalu untuk holding daripada pariwisata yang semuanya terdiri dari banyak anak perusahaan itu sebesar Rp 9,318 triliun,” ujar Erick dalam rapat bersama dengan anggota Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (14/7/2021) hari ini.

Erick menambahkan PMN kepada PT PLN (Persero) sebesar  Rp 8,231 triliun untuk program listrik masuk desa. Selain itu, BNI Rp 7 triliun untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR, serta Kereta Api Rp 4,1 triliun, yang salah satunya digunakan untuk menyelesaikan kereta api cepat.

PMN ini, kata Erick, juga akan diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi serta IFG Rp 2 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya.

Selain itu, tambah Erick, modal negara ini akan diberikan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar  Rp 2 triliun untuk penyelesaian beberapa proyek serta Perum Perumnas sebesar Rp 2 triliun untuk memastikan persediaan rumah yang pro rakyat.”Lalu Bank BTN Rp 2 triliun, PT RNI (Persero) Rp 1,2 triliun, Perum Damri Rp 0,250 triliun. Semuanya total Rp 72,449 triliun,” ujarnya.

Menurut Eric, PMN tahun 2022 akan disuntik pada Tahun 2022. Sehingga PP PMN 2022 diterbitkan setelah PP Holding BUMN terbit. Ditargetkan, PP sejumlah holding BUMN terbit dalam waktu dekat.

“Seperti holding pariwisata ini akan diterbitkan di bulan Agustus 2021, untuk pertahanan September 2021, pangan September 2021. Sehingga PP PMN 2022 terbit di tahun ini. Jadi, secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak akan mendapat isu hukum yang akan terjadi sebagai landasannya,” kata Erick

Erick  juga memohon persetujuan konversi RDI SLA dan Eks BPPN menjadi PMN non tunai dalam bentuk equity sebesar Rp 2,612,2 miliar untuk klaster pangan dan Rp 809,8 miliar untuk klaster industri pertahanan.(kris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *