Kemenhub RI Intensifkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jakarta, BeritaJuara.id – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terus berupaya untuk mengintensiskan atau meningkatkan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), khususnya di sektor perhubungan laut.
Upaya ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan fiskal negara guna membiayai pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya infratsuktur pelabuhan.
Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi saat mengadakan rapat kerja dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Kamis (8/7) lalu.
“Dengan adanya keterbatasan fiskal, kami melihat potensi PNBP yang sangat baik yang dapat dioptimalkan, khususnya di sektor perhubungan laut. Karena kita masih harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya Pelabuhan,” jelas Budi.
Budi mengatakan, Kemenhub akan bekerja sama dengan dua pihak yaitu BPKP dan Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga Kemenkeu. Kerja sama ini dimaksudkan untuk melakukan audit PNBP di sektor perhubungan laut dan akan melakukan evaluasi atau assesment. Keterlibatan BPKP dan Kemenkeu, lanjutnya, sangat penting untuk membantu Kemenhub melakukan pengawasan.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mencatat tahun 2017 dari target PNBP Rp 5,2 triliun, terealisasi Rp 3,4 triliun atau 64 persen. Pada tahun 2018 target Rp 4 triliun rupiah, realisasi Rp 3,6 tiliun atau 72 persen. Pada tahun 2019 target Rp 3,7 triliun, realisasi Rp 3,9 triliun atau 106 persen. Pada tahun 2020 target Rp 3,4 triliun, realisasi Rp 3,7 riliun atau 107 persen. Dan pada tahun 2021 hingga Juli ini dari target Rp 3,8 triliun, telah terealisasi Rp 2 triliun atau 55 persen.
Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Kemenkeu Wawan Sunarjo mengapresiasi capaian realisasi PNBP Kemenhub di sektor perhubungan laut pada semester 1 tahun 2021 ini dengan capaian 55 persen. Pihaknya siap bekerja sama dan akan berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kemenhub untuk melihat seberapa banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait pengelolaan PNBP di Kemenhub. (kris)
