Insentif Nakes Jangan Ditunda-tunda
Jakarta, Berita juara.id – Ketua DPR Puan Maharani mendesak agar pencairan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) jangan ditunda-tunda.
Puan Maharani tampak geram lantaran pencairan insentif nakes, khususnya di daerah-daerah daerah masih seret, padahal para tenaga kesehatan sudah berjibaku di garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19.
“Mereka (para tenaga kesehatan/dokter/ perawat) adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19. Insentifnya harus segera dibayarkan” tegas Puan.
Salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga miris lantaran ada sejumlah potongan insentif yang diterima Nakes, ataupun pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif.
Padahal para tenaga kesehatan bertaruh nyawa dan keluarga, bahkan menjadi serta sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19.
“Tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan hak insentif mereka,” tandas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Insentif bagi nakes daerah bersumber dari Biaya Operasi Kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pada tahun 2020 tercatat ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Pada tahun 2021, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK.
Adapun insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp1,79 triliun dari alokasi Rp8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.
“Ini sangat timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” tandas Puan.
