7 Rumah Sakit di Jateng Dapat Bantuan Oksigen dari PLN
Jakarta, beritajuara.id-Sebanyak tujuh rumah sakit di provinsi Jawa Tengah mendapat bantuan10,2 ton oksigen dari PT PLN (Persero). Ketujuh rumah sakit itu antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang, RSUD KRMT Wongsonegoro, Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat (RS PKU) Muhammadiyah Gubug, Rumah Sakit Umum (RSU) Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Nasional (RSN) Diponegoro, RSUD Ungaran, dan RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jateng & D.I. Yogyakarta M. Irwansyah Putra dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sujarwanto Dwiatmoko ikut memonitor pemberian bantuan oksigen ini. “Menghadapi krisis oksigen yang masih dialami rumah sakit, PLN hadir memberikan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meringankan beban tenaga medis dan membantu para pasien Covid-19,” ujar Irwansyah dalam keterangan resmi, Minggu (1/8/202.
Direktur RS PKU Muhammadiyah, Gubug M. Arif Rido, mengungkapkan saat ini, pasokan oksigen ke rumah sakit masih menjadi masalah. Dia mengaku pihaknya sempat kehabisan stok oksigen. “Beberapa saat lalu kami sampai kehabisan oksigen untuk diberikan kepada pasien, bantuan oksigen di tengah kasus Covid-19 yang demikian tinggi ini sangat berarti bagi kami,” ujar Arif.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tugurejo, Sukmono Adi, juga mengapresiasi bantuan yang diberikan. Sebelumnya, PLN juga telah menyerahkan bantuan oksigen kepada RSUD Tugurejo pada 15 Juli 2021.
“Ini kali kedua bantuan oksigen liquid diberikan kepada RSUD Tugurejo oleh PLN. Kami berterima kasih sekali mewakili para pasien yang mendapatkan oksigen ini. Harapan kami selaku tenaga kesehatan kiranya dengan bantuan ini pasien dapat tertolong, menurunkan angka kematian, dan memperpendek masa perawatan di rumah sakit,” ujarnya.
Sampai saat ini, PLN telah mendistribusikan bantuan oksigen ke 22 rumah sakit di Jateng dan DIY dengan jumlah total 60,5 ton. Bantuan serupa akan terus dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi setempat. (kris)
